Pemprov DKI Jakarta seharusnya mengantisipasi, cepat tanggap, dan mencari solusi terkait kenaikan harga bahan pokok. Jangan hanya menunggu mengandalkan pemerintah pusat untuk kendalikan harga.
“Warga DKI Jakarta berharap pemerintahan yang antisipatif dan responsif,” kata Direktur Indonesia Public Policy Institute (IPPI) Agung Suprio di Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Sayangnya, menurut dosen Universitas Indonesia (UI) itu, hingga saat ini hasil kerja Gubernur Ahok dan jajarannya belum terlihat nyata dalam hal meredam kenaikan harga-harga ini.
Agung Suprio juga menyayangkan para kandidat Cagub DKI Jakarta yang namanya sudah beredar namun dituding tidak antusias untuk menawarkan program-program yang kongkrit mengenai permasalahan harga ini.
Namun demikian Agung menilai, di antara para kandidat Cagub DKI Jakarta yang beredar, hanya Sandiaga Uno yang memberikan tawaran program penyediaan lapangan pekerjaan dan penurunan harga kebutuhan pokok.
“Saya lihat Program Sandi Uno ini fokus dan detail, sehingga warga Jakarta dapat menilai dan mengevaluasi program itu dengan mudah,” kata Agung.
Agung menjelaskan, saat ini disparitas ekonomi antara kelas atas dan kelas bawah semakin menganga di Jakarta.
“Harga-harga kebutuhan pokok yang melambung di bulan Ramadhan membuat warga Jakarta makin sengsara,” katanya.
Selain itu, lapangan pekerjaan semakin sulit di dapatkan sementara usia produktif semakin banyak. Akibatnya banyak pengangguran. Sayangnya, hal ini yang tidak diantisipasi oleh pemprov DKI.
“Tingginya pengangguran akan berpotensi meningkatnya kriminalitas dan ledakan sosial. Tentunya hal demikian dapat menimbulkan bom waktu,” katanya.
Agung menegaskan, warga Jakarta memerlukan Gubernur yang pro rakyat yang memberikan perhatian khusus terhadap stabilitas harga pangan, penyediaan lapangan kerja, dan menekan tingkat kriminalitas.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar